Pemkab Pakpak Bharat Selenggarakan Sosialisasi UU Jasa Konstruksi


Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan konstruksi terkait penyelenggaraan jasa konstruksi sehingga dihasilkan konstruksi yang berkualitas dan bermanfaat bagi pembangunan, Pemkab Pakpak Bharat melalui Bagian Bangekos Setda menyelenggarakan Sosialisasi Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang diselenggarakan selama 2 hari mulai tanggal 13 sampai 14 Agustus 2019 di Bale Sada Arih, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak.


Asisten Administrasi dan Pembangunan, Supardi Padang, SP, MM, yang jugaTim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Pakpak Bharat, saat membuka secara resmi acara ini pada Selasa (13/08) mengutarakan sektor jasa konstruksi sebagai pendukung pembangunan turut berperan mendukung tumbuh berkembangnya berbagai industri barang dan jasa secara luas yang juga untuk mendukung perekonomian nasional.


“Oleh karena itu penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum yang disempurnakan melalui undang-undang yang baru yaitu Undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang akan memenuhi tuntutan kebutuhan tata kelola yang lebih baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi”, jelas Supardi Padang.


Sementara itu, Ka. Bagian Bangekos Setda, Iwan Taruna Berutu, ST, M.Si yang didampingi Ka. Subbagian Pengadaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan, Deli Mariaty Banurea, S.Pt, MT, menyampaikan bahwa penyelenggaraan acara ini dilakukan selama 2 hari, yang hari pertama dengan peserta berasal dari pimpinan OPD, dan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan hari kedua yang diperuntukkan bagi peserta dari Asosiasi Jasa Konstruksi, dan Penyedia Jasa Konstruksi di Kabupaten Pakpak Bharat dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Prov. Sumatera Utara, Andar Lumban Raja, ST. M.Si.


Menurut beliau, dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan penyedia jasa konstruksi dalam menjalankan hak dan kewajibannya akan meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mewujudkan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi, menata sistem jasa konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan yang terbangun, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik dan menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan jasa konstruksi. (Sumber berita: Bagian Humas Setda Kab. Pakpak Bharat)